Hadapi Tantangan Media di Era Digital, Pemkab Sidoarjo Ajak Awak Media Bimbingan Teknis untuk Tingkatkan Sinergitas
SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo menggelar "BimbinganTeknis Insan Pers" dengan tema "Sinergitas Pers dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Mengawal Pembangunan Sidoarjo untuk Mengawal Pembangunan di Sidoarjo Tahun 2023". Bimtek tersebut diselenggarakan di Hotel Horison Azizah Solo, Kamis (16/11/2023) malam.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wakil Ketua 1 DPRD Sidoarjo Bambang Riyoko, Wakil Ketua 2 DPRD Sidoarjo H. Kayan, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Timur Ahmad Wilyanto,Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Wahyu Kuncoro, Kepala Dinas Kominfo Noer Rohmawati.
Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menyatakan bahwa bimtek ini digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas rekan media agar sinergi antara pemerintah Sidoarjo dan rekan media semakin erat dan berkualitas. Pemerintah Sidoarjo dan jajarannya berperan dalam membuat dan melaksanakan program-program kerja. Sementara rekan media menjadi juru penyampai informasi kepada masyarakat umum.
Ahmad Muhdlor mengakui bahwa masyarakat Sidoarjo saat ini menjadi bagian terkecil dalam komunitas membangun kabupaten yang berorientasi pada konsep self governing community. Artinya masyarakat dilibatkan langsung dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo melalui program gotong royong dan kerja bakti.
"Harapannya program pemerintah bagus, endorse bagus, dan informasi tersampaikan juga dengan bagus oleh rekan media kepada masyarakat. Mari kita jaga sinergitas untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo secara umum," kata Ahmad Muhdlor.
H. Kayan dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa sinergi antara rekan media dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebab penulisan berita yang terburu-buru dan belum diverifikasi pihak terkait menjadi momok yang meresahkan pemerintah. Meski hal tersebut belum terjadi di Kabupaten Sidoarjo.
"Semoga tidak kejadian di Sidoarjo. Rekan media semoga tulisannya objektif dan baik," imbuh H. Kayan.
Ahmad Wilyanto menyatakan bahwa wartawan tidak membenci pemerintah di kala meliput dan melaporkan berita. Berita yang terkesan menyudutkan pemerintah merupakan manifestasi dari fungsi kontrol sosial, sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang pers.
"Wartawan kritis sebab turut berkontribusi terhadap program pemerintah, bukan berarti tak suka dengan pihak pemerintah," kata Ahmad Wilyanto memaparkan.
Ahmad Wilyanto menambahkan bahwa selain kritis, wartawan juga perlu berorientasi pada solusi saat meliput permasalahan tertentu. Jurnalisme positif, salah satu program yang diupayakan wartawan di seluruh Indonesia.
"Jika ada permasalahan misalnya banjir, wartawan tak hanya meliput banjir, namun juga menuliskan bagaimana cara menangani banjir tersebut," imbuh Ahmad Wilyanto.
Salah satu cara yang bisa ditempuh wartawan yakni dengan meminta pandangan dari para ahli sebagai narasumber berita.
Ahmad Wilyanto menyebutkan wartawan perlu meningkatkan skill, atittude, komitmen akan kejujuran, keberimbangan, komunikasi dan kecerdasan dalam meliput berita. Skill meliput dan menyajikan berita kian berkembang pesat dengan adanya teknologi, wartawan perlu meningkatkan kapasitas agar tak ketinggalan jaman.
"PWI dan IJTI punya mekanisme dalam meningkatkan kemampuan wartawan. Ada UKJ, uji kompetensi berbasis televisi yang biasa digelar IJTI, dan UKW atau Uji Kompetensi Wartawan berbasis tulis yang diselenggarakan PWI," kata Ahmad Wilyanto.
Perihal atittude, wartawan perlu mengikuti undang-undang pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Di aspek komitmen akan kejujuran, wartawan perlu mengecek dan menyajikan fakta dan data di lapangan. Pandangan dari berbagai narasumber terkait perlu dilakukan agar laporan berita menjadi berimbang atau tak memihak kelompok tertentu.
"Berwawasan luas menjadi syarat menjadi wartawan agar berita yang ditulis bukan itu-itu saja, sementara isu yang berkembang semakin kompleks baik di tataran nasional maupun daerah," ungkap Ahmad Wilyanto.
Wahyu Kuncoro mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas bimtek yang digelar hari ini. Menurutnya, dengan diadakan bimtek yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan rekan media menunjukkan bahea pemerintah mendukung upaya kebebasan pers.
"Dengan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan, menunjukkan bahwa pemerintah Sidoarjo berkontribusi utuh terhadap upaya kemerdekaan pers," kata Wahyu Kuncoro.
Wahyu Kuncoro menjelaskan bawah tahun ini indeks kemerdekaan pers memburuk. Beberapa indikator dapat dilihat seperti di lingkup politik dan ekonomi. Di indikator politik, liputan media kerap mendapat intervensi dari pihak penguasa. Padahal undan-undang pers melindungi rekan media yang sedang meliput berita. Terdapat hukuman denda Rp 500 juta bagi siapapun yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugas pers.
Di indikator ekonomi juga masih menunjukkan bahwa media saat ini masih bergantung pada pemerintah. Artinya independensi media dalam melaporkan berita kurang objektif.
"Nilai-nilai jurnalisme hari ini memiliki pergeseran. Jurnalisme onlinr mengejar kecepatan, dampaknya kurang pada akurasi," kata Wahyu Kuncoro menambahkan.
Masyarakat juga mulai nyaman dengan berita cepat yang dapat diklik hanya dalam beberapa detik atau menit pasca peristiwa atau kejadian yang diberitakan terjadi. Wartawan akhirnya mengejar tingkat keterbacaan, dengan menomorduakan apakah berita yang dilaporkannya sudah sesuai dengan kode etik atau belum.
Permasalahan lain yang dihadapi wartawan yakni anonimitas narasumber, tidak jelas dari mana berita bersumber. Tuntutan kecepatan membuat berita langsung disebarluaskan, tanpa mengecek siapa narasumbernya. Saat ini media juga tampak menampilkan berita yang seragam, sebab wartawan saling berbagi konten berita. Tuntutan kecepatan dan kuantitas berita online, membuat wartawan saling bahu membahu menuliskan berita sesuai kapasitas minimal yang diwajibkan perusahaan media. Dampaknya variasi berita menjadi tipis.
