.png)
KPPN sampaikan APBN Triwulan III Tahun 2023, Wilayah Madiun Raya, 19/10/2023.
KOTA MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional kepada publik.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), satuan kerja (Satker) beserta pemerintah daerah wilayah kerja KPPN Madiun, Kamis, 19/10/2023 secara daring.
Penyampaian realisasi APBN regional sebagai upaya transparansi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kepada masyarakat. Di mana dalam acara tersebut disampaikan belanja setiap kota/kabupaten per satuan kerja (Satker) dan per wilayah pemerintah daerah (Pemda). Pun meliputi realisasi pembayaran transfer ke daerah (TKD) sampai dengan akhir September 2023 atau akhir triwulan III 2023.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, menyampaikan realisasi anggaran di wilayah kerja KPPN Madiun telah mencapai 75,41% dari pagu, tepatnya sebesar Rp7.707 M dari pagu sebesar Rp10.221 M.
Joko pun menjelaskan, jika dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun lalu (YoY) naik sangat signifikan. Hal ini karena KPPN Madiun sejak Januari 2023 mulai membayarkan seluruh TKD ke 5 wilayah pemda. Adapun realisasi belanja APBN per kota/kabupaten, untuk tahun lalu tertinggi di Kemenkeu. Namun tahun ini diduduki oleh BPS, diikuti Kementerian Pertahanan dan POLRI.
Untuk realisasi per satker lingkup KPPN Madiun dibagi dalam 4 cluster. Cluster pertama satker dengan pagu lebih dari Rp50 M, realisasi tertinggi diraih oleh Kantor Kemenag. Kab. Ngawi.
Kedua, cluster satker dengan pagu Rp10 M s.d. Rp50 M diraih oleh BPS Kab. Ponorogo.
Cluster ketiga yaitu pagu Rp1 M s.d. Rp10 M diduduki oleh MTsN 3 Magetan dan cluster terakhir dengan pagu kurang dari Rp1 M berhasil diraih oleh PA Magetan.
“Mengingat saat ini sudah memasuki triwulan IV, seluruh satker diminta melakukan akselerasi realisasi anggarannya sehingga dapat berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di wilayah Madiun Raya,” tutur Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono dalam sambutannya.
Agar kinerja pengelolaan anggaran satker dapat maksimal, satker diminta untuk tertib dalam melakukan pengisian capaian output, mematuhi rencana penarikan dana (RPD) yang telah disampaikan serta jangan sampai terlambat dalam mendaftarkan kontrak ke KPPN Madiun.
Selanjutnya disampaikan realisasi belanja TKD sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023 TKD telah disalurkan sebesar Rp1.109 M dari total pagu TKD sebesar Rp1.651 M. Realisasi TKD tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis TKD, yaitu Dana Desa (DD) telah tersalur sebesar Rp821,45 M, Insentif Fiskal sebesar Rp87,2 M, Dana Alokasi Umum (DAU) baik itu DAU Block Grant maupun Spesific Grant sebesar Rp3,424 T, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp469,75 M serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun nonfisik telah tersalur sebesar Rp1,125 T.
"Seluruh Pemda diminta melakukan akselerasi dalam realisasi TKD agar terwujud pemerataan Pembangunan, khususnya di wilayah Madiun Raya," pungkasnya. (Rilis)
