.png)
 |
| Oleh: KH. Muzamil Syafi'i, SH., M. Si |
Artikel | JATIMSATUNEWS.COM: Konsep Politik Kebhinekaan dilontarkan oleh Pak surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem ketika memberikan orasi Politik pada aacara Deklarasi Pasangan Capres Anis Rasyid Baswedan dan Cawapres A Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit dahulu Yamamoto Surabaya pada tanggal 2 September 2023.
Surya Paloh menguraikan kondisi politik pasca Pilpres 2019 antara Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno, dengan munculnya istilah " Cebong" dan " Kampret" yang cukup berkepanjangan walaupun elit politik nya sudah akor dalam arti Jokowi selaku Presiden terpilih memberikan penghargaan kepada Prabowo yang kalah dalam pilpres 2019 sebagai Menteri Pertahanan RI, yang berarti bahwa mereka berdua sudah melupakan hiruk pikuk Pilpres 2019 dengan menatap dan bekerja bersama meraih kondisi yang labih baik sebagai Indonesia Maju. Namun kenyataan di gras root sangat sulit untuk menghilang caci maki demikian, sehingga paling tidak akan bisa menghambat terjadi perstuan dan kesatuan bangsa.
Politik Cebong dan Kampret sudah seharusnya diakhiri kalau toh pernah ada dan memang ada, dan seharusnya tidak boleh terjadi, baik dari sisi penghargaan harkat manusia itu sendiri yang tidak layak disamakan dengan binatang bahkan binatang yang paling hina Cebong dan Kampret, ataupun dalam sisi kebangsaan akan bisa membelah persatuan dan kesatuan, dengan saling berhadap hadapan mengudal kejelekan masing masing. Oleh karenanya Pak Surya menyampaikan Sekamat Tinggal Politik Cebong dan Kampret menuju Politik Kebhinekaan.
Makna Politik Kebhinekaan
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.
Politik di Indonesia direpresentasikan oleh Partai Politik, karena untuk meraih kekuasaan terutama sekali Legislatif ( DPRRI dan DPRD ) Eksekutif ( Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota ) harus melalui Partai Politik, Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
Politik juga diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
Kebhinekaan atau keanekaragaman atau bahkan yang sering disebut dengan multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya.
Politik Kebhinekaan adalah politik yang dibangun atas dasar persatuan dan kesatuan dengan mengakomodasi seluruh komponen dan kepentingan masyarakat baik Agama, suku, Ras dan Golongan dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yakni Membentuk sebuah pemerintahan pada negara Indonesia, yakni : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum masyarakatnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang memiliki dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.
Politik Kebhinekaan harus dibangun dengan memberikan peluang yang sama kepada semua komponen masyarakat untuk berkiprah tanpa melihat latar belakang seseorang, selanjutnya memberikan peran yang sama dalam menduduki jabatan jabatan tertentu, terutama sekali di Partai Politik.
Politik Kebhinekaan harus berorientasi pada mewujudkan Tujuan Bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 sehingga memberikan hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan di semua bidang
Munculnya " Politik Cebong dan Kampret " tidak terlepas dari penggunan identitas dalam meraih kekuasaan pada pemilu pemilu yang lalu sehingga timbulnya perpecahan yang berdampak terbelahnya pandangan dan penghargaan pada kelompok yang lain selalu didasarkan pada hitam putih seseorang, sehingga terjadi pandangan negativ positiv didasarkan pada kebenaran kelompok.
Dengan menerapkan Politik Kebhinekaan sudah seharusnya meninggalkan sikap memprioritaskan diri dan kelompoknya karena Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia.
Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan.
Koalisi Perubahan ingin mewujudkan Politik Kebhinekaan dengan menyatukan Partai Politik yang mempunyai latar belakang yang jauh berbeda NasDem sebagai Partai Politik yang berbasis Nasionalis yang didalamnya bergabung semua komponen masyarakat tanpa melihat Ras Suku dan Agama, Partai Kebangkitan Bangsa, merupakan Partai yang berbasis Islam Tradisional substansialis dengan mayoritas anggotanya adalah jamaah NU dan memang didirikan oleh NU, semantara Partai Keadilan Sejahtera yang berlatar belakang Islam Formalisme yang sejak awal lebih menonjolkan keislamannya.
Mereka membuat platform bersama dalam mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, dengan berpedoman pada kaidah al muhafadotu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah ( memelihara tradisi yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik ) disampaikan oleh Muhaimin ketika sambutan di Deklarasi Capres Cawapres Perubahan di Hotel Majapahit Surabaya.
Kedepan Koalisi Perubahan berusaha mewujudkan iklim politik yang damai dan memberikan ruang gerak yang luas bagi semua orang untuk berkiprah dan meraih sukses yang lebih baik untuk masa depan bangsa indonesia.
Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. dan itulah yang kini sedang ingin diwujudkan oleh Koalisi Perubahan mengusung Anis Rasyid Baswedan dan A Muhaimin Iskandar dengan akronim AMIN.
