 |
| Yenny Wahid. Foto: Ist |
ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM: Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid adalah sosok yang memiliki daya tarik setiap menjelang kontestasi elektoral, terutama pemilihan presiden. Yenny dianggap mewakili suara keluarga besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun sejatinya seberapa besar pengaruh Yenny Wahid dalam peta politik tanah air?
Sebelum membahasnya, mari kita lihat dulu sikap Yenny Wahid pasca deklarasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan bakal calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan, 2 September 2023 lalu di Surabaya.
Saat itu Yenny Wahid tampak sangat emosional. Mantan Komisaris Independen PT Garuda Indonesia, Tbk itu menyebut Cak Imin mengkhianati dan mengkudeta Gus Dur dari PKB sehingga pihaknya menutup pintu terhadap pasangan Anies-Cak Imin. Ketika Cak Imin membantah tudingan itu dalam acara yang dipandu Najwa Shihab, Yenny pun meradang.
“Muktamar Ancol kurang apa terang benderangnya? Di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur dikudeta. Jelas sekali, dari awal menjadi problem besar bagi kami karena Gus Dur dilengserkan dari Ketua Dewan Syuro,” kata Yenny Wahid.
Untuk menyegarkan ingatan, ada baiknya kita melihat kembali akar perseteruan Yenny Wahid dengan Cak Imin sehingga dapat menilai siapa yang sebenarnya melakukan kudeta di tubuh PKB.
Awalnya Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro memecat Ketua Umum PKB Alwi Shihab karena menerima jabatan sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setelah itu digelar Muktamar PKB 2005 di Semarang dan terpilih pengurus baru di mana Gus Dur tetap menjadi Ketua Umum Dewan Syuro, sementara Ketua Umum Dewan Tanfidz dipercayakan kepada Muhaimin Iskandar.
Untuk diketahui Dewan Syuro pada saat itu merupakan posisi tertinggi di PKB, hampir seperti Majelis Tinggi di Partai Demokrat saat ini, atau Dewan Pembina Partai Golkar di era Orde Baru. Sementara Dewan Tanfidz adalah pengurus harian termasuk ketua umum partai, sekretaris jenderal dan bendahara umum.
Menjelang Pemilu 2009, internal PKB menghangat. Berbagai isu bersliweran, termasuk isu Cak Imin hendak melengserkan Gus Dur. Isu ini muncul antara lain sebagai reaksi atas kedekatan Cak Imin dengan Presiden SBY dan pengangkatan Sekjen PKB Lukman Edy sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Saifullah Yusuf, 9 Mei 2007.
Gus Dur menganggap pengangkatan Lukman Edy sebagai menteri dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu, tidak mewakili PKB. Dikutip dari NU Online, saat itu Yenny Wahid mengatakan penunjukkan Lukman Edy merupakan keputusan sepihak Muhaimin, tidak melallui rapat di internal PKB.
Gus Dur kemudian memecat Lukman Edy dan mengangkat Yenny Wahid, untuk menjabat Sekjen PKB. Duet Muhaimin – Yenny Wahid mestinya menyudahi konflik di tubuh PKB. Namun ternyata dugaan itu keliru.
Pada 26 Maret 2008, Dewan Syuro menggelar rapat gabungan untuk mengevaluasi kinerja Muhaimin. Hasilnya, melalui mekanisme voting, Muhaimin disuruh mundur dari posisi Ketua Umum PKB. Jika tidak mau mundur, Cak Imin akan dipecat.
Namun alasan mengapa Cak Imin harus mundur tidak pernah diketahui secara pasti. Dalam beberapa kesempatan Gus Dur menolak memberi penjelasan, dan hanya menyebut sebagai masalah internal PKB.
Menanggapi keputusan itu, Cak Imin menolak dengan alasan dirinya terpilih melalui forum muktamar sehingga pemberhentiannya juga harus melalui muktamar. Karena tidak diberi kesempatan untuk membela diri, Cak Imin kemudian menggugat keputusan Dewan Syuro ke Pengadilan Negeri Jakarta.
Gugatan itu dikabulkan majelis hakim. Pencopotan Muhaimin dianggap menyalahi AD/ART PKB. Kubu Gus Dur tidak terima dan mengajukan kasasi. Dalam prosesnya kelak, pada 17 Juli 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi kubu Gus Dur.
Selain kasasi, Gus Dur juga menggelar Muktamar Luar Biasa di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor pada 30 April-1 Mei 2008. Hasilnya, Gus Dur tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro, Yenny Wahid tetap Sekretaris Jenderal Dewan Tamfidz, sementara jabatan Ketua Umum PKB dimandatkan kepada Ali Masykur Musa.
Tidak mau kalah, kubu Muhaimin pun menggelar MLB pada 2-4 Mei 2008 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. MLB versi Ancol mengukuhkan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB, Lukman Edy sebagai Sekjen dan Ketua Umum Dewan Syuro dipercayakan kepada KH Aziz Mansyur.
Selesai menggelar MLB, kedua kubu mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, kepengurusan PKB kubu Muhaimin yang diterima sesui SK Menteri No: M.HH-70-AH.11.01 Tahun 2008 yang terbit tanggal 5 September 2008.
Keputusan Menkumham sempat digugat kubu Gus Dur ke PTUN, namun ditolak sehingga secara hukum PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin memiliki legalitas yang sah dan kuat.
Namun demikian kubu Yenny Wahid tetap tidak mau menerima. Puncaknya terjadi drama pengambilan nomor urut peserta Pemilu 2009 di kantor KPU. Pada akhirnya, KPU pun hanya menerima berkas pendaftaran calon anggota legislatif yang diajukan kubu Muhaimin.
Dari uraian di atas, apakah Muhaimin melakukan kudeta terhadap Gus Dur? Atau malah Yenny Wahid yang melakukan kudeta terhadap Muhaimin?
Terlepas mana yang benar, kita miris dengan sikap Yenny setiap menjelang kontestasi elektoral karena justru menggembosi perjuangan PKB yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU). Ingat, PKB bukan hanya milik satu-dua orang melainkan organisasi politik yang bertujuan mewadahi aspirasi warga Nahdliyin.
Sekarang mari kita lihat kekuatan Yenny Wahid dalam mengarahkan politik warga NU, terutama Gusdurian.
Setelah terlempar dari PKB, Yenny mendirikan partai bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Yenny terpilih menjadi Ketua Umum PKBIB pada 12 Juli 2012. Banyak yang menilai, PKBIB akan menjadi wadah politik Gusdurian sekaligus menggembosi PKB.
Faktanya, PKBIB gagal membentuk kepengurusan di daerah sehingga tidak lolos verifikasi faktual KPU. PKBIB pun gagal menjadi peserta Pemilu 2014.
Di sisi lain, Cak Imim mampu membawa PKB menjadi partai dengan perolehan suara terbesar kelima (Pemilu 2019) dengan raihan 13,57 juta suara (58 kursi DPR). Hasil itu sekaligus menempatkan PKB sebagai partai Islam terbesar, mengalahkan PAN, PKS dan PPP.
Kita menghargai sikap Yenny Wahid sepanjang dimaksudkan untuk memelihara warisan Gus Dur. Sebab Gus Dur telah menjadi milik bangsa, tidak sebatas NU, PKB, apalagi keluarganya, tanpa menghilangkan fakta sejarah bahwa PKB didirikan oleh Gus Dur yang saat itu Ketua Umum PBNU, bersama tokoh-tokoh kharismatik NU seperi KH Mustofa Bisri, tahun 1998.
Seruan Yenny Wahid agar Barisan Kader Gus Dur memilih Prabowo atau Ganjar, seraya menafikan pasangan Anies – Cak Imin jelas-jelas mereduksi kebesaran Gus Dur jika landasannya dendam masa lalu.
Kita berharap Yenny Wahid dapat meneladani sikap bapaknya yang tidak pernah memperpanjang permusuhan politik seperti dicontohkan kepada Megawati meskipun partainya, PDIP, turut andil dalam pelengseran dirinya dari kursi Presiden.
