.png)
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM:
Pasuruan, Pelda Nurwahid Babinsa Koramil 0819/12 Rembang monitoring kegiatan Sosialisasi mengenai rencana pembebasan lahan tapak tower T.87 Sistem Tenaga Listrik (SUTET) 500 Kilovolt (KV) Grati Tx.Kalanganyar yang diadakan di Balai Desa Pekoren Desa Pekoren Kec. Rembang Kab. Pasuruan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai rencana pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Tapak Tower, kamis (21/09/23).
Dalam Sosialisasi tersebut yang Hadir Bpk Hilman Pandu,S.STP.MM (Sekcam Rembang), Kapten Czi S.Djoko Wahono (Danramil0819/12 Rembang), AKP Slamet Aji.SH (Kapolsek Rembang), Pelda Nurwahid (Babinsa Desa Pekoren), Babinkamtibmas Desa Pekoren, Bpk Ujud (Asmen Pertanahan PLN UPP JBTB 3 Malang), Bpk H. Dahlani (Kades Pekoren), Personil Tim PLN Malang, dan warga Desa Pekoren, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai rencana tersebut. Babinsa juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak terkait dalam hal ini PLN (Perusahaan Listrik Negara), untuk memastikan rencana pembebasan lahan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Rencana pembangunan tapak tower T.87 SUTET 500 KV Grati Tx.Kalanganyar ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam Meningkatkan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Daerah tersebut. Tower ini diharapkan dapat memperkuat jaringan listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di wilayah sekitarnya. Namun untuk melaksanakan pembangunan ini, beberapa lahan perlu dibebaskan dari pemiliknya.
Sosialisasi rencana pembebasan lahan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait rencana pembangunan tersebut, termasuk kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik lahan yang terkena dampak. Dalam sosialisasi ini, masyarakat juga dapat menyampaikan masukan, pertanyaan, atau keluhan terkait rencana ini kepada pihak terkait.
Babinsa Pelda Nurwahit hadir dalam sosialisasi ini sebagai bentuk peran aktif TNI AD dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peran tersebut, Babinsa juga bertugas untuk memastikan perencanaan pembangunan ini berjalan sejalan dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan Konflik atau masalah di kemudian hari," pungkasnya.(SF)
