 |
| Dari yang dilingkari ke arah kiri : Agus Pri Raharjo (Ketua PPS), Zainal Abidin (div.sosialisasi PPS), Holwani (Anggota sekretariat), Nur Wijayanti (div.data PPS), Bli, Untung Prawijaya (Kades), Muhdor (plt.Sekdes). 1 anggota sekretariat tidak hadir karena ada kepentingan keluarga yang mendadak. |
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Kericuhan tingkat PPS, Panitia Pemungutan Suara belangsung di Desa Plososari Grati, Kabupaten Pasuruan. Berawal dari teguran Sekretaris pada ketua karena berani membuat surat keterangan usaha untuk warga saat Balai Desa kosong, sang Ketua langsung mengacuhkan sekretaris.
"Saya itu ditunjuk desa menjadi sekretaris PPS beserta 2 orang perangkat desa. Saya sudah membantu pemasangan DPT, membantu divisi data PPS dan mengerjakan data, bahkan tandatangan LPJ meski kami semua tahu kalau LPJ nya dijahitkan pada orang lain," ucap Bli Ketut Satriya, Sekretaris PPS Plososari yang merasa diacuhkan.
Persoalan muncul ketika Bli Ketut menegur sang ketua PPS yang bertindak bukan wewenang yakni membuatkan surat keterangan usaha pada warga Plososari saat Balai Desa lengang.
"Sejak saya negur ketua PPS Plososari yang notabene bukan perangkat desa membuat Surat Keterangan Usaha di balai desa saat gak ada orang, dia gak terima. Dan sejak itu pengambilan BOP PPS yang seharusnya dengan sekretaris PPS diambil sendiri dan tandatanganku dipalsukan di Bank BRI dengan mengajak orang lain," ucap Bli Ketut.
Agus Pri Raharjo, Ketua PPS Desa Plososari Kecamatan Grati juga dituding Bli telah memalsukan tandatangan di semua LPJ
"Bukan itu saja bahkan semua LPJ di palsukan tandatangannya dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan ketua tanpa musyawarah dengan anggota lainnya," lanjut Bli Ketut.
Mengenai hal ini Bli menyebut jika PPS juga meminta untuk meramaikan masalah ini.
"Kami sekretariat siap dipanggil ke KPU Pasuruan jika dibutuhkan, bahkan divisi data PPS juga siap jadi saksi," imbuhnya.
Atas perkara tersebut mediasi telah dilakukan pada Minggu malam 23/7/2023, akan tetapi titik temu tidak didapatkan.
"Hasil mediasi hari ini, intinya ketua menyuruh kita mengundurkan diri (semua sekretariat). Karena dianggap tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan ketua, bukan keinginan 2 anggota PPS yang lain. Ketua PPS minta orang-orang yang sesuai dengan orang-orang pilihan ketua saja," ucap Bli.
Atas perkara ini menurut Bli, Kades tidak mau tandatangan SK-nya, kalau yang jadi sekretariat bukan dari perangkat Desa.
Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh informasi konfirmasi dari Ketua PPS dan Kades Plososari.
