KPPN Malang Jawab Dugaan Moral Hazard Belanja Instansi dengan Digi Pay

Admin JSN
18 Juli 2023 | 21.08 WIB Last Updated 2023-07-19T05:47:16Z


KPPN Malang Jawab Dugaan Moral Hazard Belanja Instansi dengan Digi Pay

MALANG |JATIMSATUNEWS.COM:  KPPN, Kantor Pelayanan Perbendagaraan Negara Malang yang memiliki lingkup wilayah kerja Malang Raya dan Pasuruan Raya menjadi nara sumber program Digi Pay. Sebuah Platform Aplikasi Digipay Satu Kementerian Keuangan tempat satker pemerintah dapat melakukan transaksi belanja dengan vendor, Selasa 18/7/2023.

Menjadi pembicara dalam acara Seminar Digital Marketing dan Perijinan produk halal,  KPPN melalui  Kepala Seksi MSKI, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal untuk Mendukung UMKM Indah Sofwati menyampaikan satu hal yang menjadi solusi pemasaran kekinian, yakni melalui Digi pay.  

"Kalau anda menggunakan digipay maka pemasaran produk anda akan langsung terhubung dengan kantor-kantor instansi milik pemerintah. Hanya produk umkm yang bisa masuk melalui Digipay," ucap Indah. 

Sebuah pernyataan yang membuat peserta sontak menyimak. 

"Syaratnya adalah, memiliki surat keterangan usaha,  boleh NIB bahkan dari RT dan NPWP, " ucap Indah. 

Selanjutnya pembahasan berlanjut dengan mencoba masuk melalui akun dengan hadirin yang sudah bisa, yakni pelaku UMKM kawakan Salim.

"Tinggal upload foto produk," ucap Salim pemilik brand susu kedelai Sarinande menyelesaikan proses membuka toko produknya melalui Digipay.

Situasi sedikit menghangat ketika sesi tanya jawab dibuka,  seorang penanya perempuan mengutarakan ketakutannya bakal kena palak atau harus membayar biaya siluman bila bisa memasok barang ke instansi pemerintah sebagaimana isu yang selama ini dia dengar.

"Apakah saya harus membayar biaya lain kalau bisa menembus memasarkan produk ke instansi? Soalnya yang saya tahu kalau masuk ke instansi dikenaikan sekian persen untuk yang membuka jalan, " aku perempuan produsen kue basah dari desa Pager. 

Sebuah pertanyaan cukup menohok yang dijawab tegas oleh Indah bahwa keberadaan Digipay justru untuk memangkas hal demikian. 

"Digipay hadir untuk menghentikan moral hazard seperti itu.  Agar umkm tetap kompetitif, mendapat keuntungan dan terus berkembang tanpa takut dengan oknum seperti itu, " urai Indah. 

Seminar digelar di Balai Desa Pager Kecamatan Purwosari pada Selasa (18/7), dihadiri oleh belasan pelaku UMKM dari Desa setempat. Acara ini dibuka oleh Kades Durajak dimoderatori Anis Hidayatie dan menghadirkan nara sumber lain Pendamping  UMKM Satrya Emas,  Satuan Strategis Ekonomi Maslahat Achmad Denny Hermawan yang membawakan produk Halal dan langsung membuatkan NIB, nomor Induk Berusaha secara gratis bagi pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan.

Berlangsung hingga siang hari,  foto bersama dan bagi bagi coklat dilakukan Indah pada peserta yang bertanya. (Iswahyudi/ans)






Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • KPPN Malang Jawab Dugaan Moral Hazard Belanja Instansi dengan Digi Pay

Trending Now