SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Madura Development Watch (MDW) Sampang bersama puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan BPNT melakukan aksi demonstrasi ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur.
Pasalnya, para mafia bantuan sosial (Bansos) khusus mafia PKH dan BPNT di Kabupaten Sampang masih berkeliaran serta membuat masyarakat Kabupaten Sampang menderita.
"Kedatangan kami ke Dinsos PPPA Kabupaten Sampang bersama KPM Bansos ini, tidak lain untuk membuka hati nurani para penghuni Dinsos, karena Dinsos Kabupaten Sampang sebagai bagian dari tim kordinasi bansos tingkat Kabupaten yang seolah mati suri," kata Jauzi anggota MDW sekaligus orator aksi demontrasi, Kamis, 15/6/2023.
Oleh karenanya pihaknya meminta, agar Dinsos Sampang untuk segera membentuk Timsus dalam menyikapi carut marutnya bansos di Kabupaten Sampang dan mengirim surat kepada Kemensos untuk mengevaluasi kerjasama dengan lembaga penyalur bansos yaitu BRI dan Pos Sampang.
"Kami tunggu dari pihak terlibat jawaban secara resmi atas tuntutan kami itu, maksimal tujuh hari kerja, jika tidak maka kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum," pungkasnya.
Sementara, Rusidi salah satu tokoh masyarakat Sampang yang ikut melakukan aksi demontrasi bersama MDW ke Kantor Dinas Sosial mengatakan, bahwasannya Kepala Dinsos Kabupaten Sampang bekerja hanya ditempat, dan tidak melihat fakta dilapangan terkait kejadian carut marutnya mengenai kasus bantuan sosial, yang akhirnya dinas sosial diam seribu bahasa.
"Dinsos Sampang tetap melakukan pekerjaannya. Namun, disisi lain terkait pendaftaran bantuan PKH dan BPNT adalah 0%. Karena kasusnya sama yakni doble KK, salah nama dan salah nomor NIK itu-itu saja, menandakan ketidak jeliannya pihak Dinsos," imbuhnya.
Ia juga menuturkan, kinerja Kadinsos beserta bawahannya kurang jeli dalam program bantuan PKH dan BPNT.
"Buktinya ya ini, permasalahan bansos di Sampang Madura ini bukan hanya satu kali dan tahun ini saja, melainkan berulang kali dan hampir setiap tahun, dimana membuat masyarakat Kabupaten Sampang menjerit mengenai carut marutnya bansos," ujarnya.
Lebih lanjut Rusidi, menuding Kepala Dinas Sosial itu sepertinya tidak tegas melihat kejadian terkait masalah bantuan PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya.
"Kepala Dinas Sosial Sampang hanya beraktifitas di lingkup kantor dan sekitarnya saja, tanpa melihat situasi dan kondisi di lapangan," imbuhnya.
Dan perlu diketahui juga, tutur Rusidi, putra kades justru mendapatkan Bansos, sedangkan masyarakat kecil tidak mendapatkan bantuan apapun. Namun hanya di data terus.
"Oleh karena itu, Kadinsos Sampang yang sekarang ini sangat tidak pantas jadi Kepala Dinas Sosial. Sudah sepantasnya Bupati Sampang mengevaluasi kenerja Kadinsos tersebut dan segera di pecat," pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Sampang, Moh Fadeli saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, tidak merespon. Sehingga berita ini masuk ke dapur redaksi.
