Oleh: Regina Devi Nindi Andini ,S.S.T Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan |
ARTIKEL I JATIMSATUNEWS.COM:
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,31 persen dari 3,7 persen di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Walaupun mengalami peningkatan sebesar 1,61 persen tetapi masih banyak tangisan air mata yang diteteskan dan keprihatinan dari beberapa kalangan.
Penduduk miskin meningkat 0,03 persen pada bulan September 2022 dibandingkan bulan Maret 2023. Kesenjangan kesejahteraan sangat terlihat di berbagai wilayah di Indonesia. Kontribusi perekonomian terbesar masih berpusat di Pulau Jawa yaitu sebesar 56,48 persen terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak hanya itu kesenjangan di perkotaan dan pedesaan sangat nyata bahkan kemiskinan meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan. Masih banyak masyarakat yang mengais makanan dari sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah.
Banyak pula masyarakat yang masih tinggal di kolong jembatan. Sekelompok orang sudah tidak mempunyai pekerjaan karena telah di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan akibat dampak COVID-19. Begal terjadi dimana-mana akibat tidak ada uang untuk membeli sepuntung rokok. Masih banyak oknum yang mengaku miskin dan diberi bantuan dari pemerintah padahal mempunyai tanah berhektar-hektar, mobil, rumah bertingkat, dan investasi saham dimana-mana.
Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 34, 26 persen di tahun 2022 berkontribusi besar terhadap tenaga kerja di Indonesia. Pertanian merupakan sektor strategis dan sebagai kekuatan negara. Sektor pertanian adalah penyedia pangan untuk ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, juga menjadi sumber penghasilan yang berkontribusi banyak pada negara.
Dilihat dari sisi harga, ditengah krisis pangan dan energy global dengan isi resesi, sektor pertanian tetap memiliki peran krusial dalam meredam tekanan inflasi yang dipicu oleh komponen pangan yang bergejolak. Hal ini dapat menjadi gambaran terhadap pemerintah untuk memajukan sektor pertanian lebih unggul dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan yang telah terjadi di masyarakat akibat adanya kenaikan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia meningkat sebesar 1,11 persen pada bulan Desember 2022 dari bulan sebelumnya. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan dan menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Indonesia yang didominasi oleh generasi Z dan milenial ini dapat di manfaatkan untuk menutupi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan menciptakan “PETANI MILENIAL” menjadi sumber lapangan usaha yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Indonesia menjadi lebih berharga.
Pemerintah juga dapat mengambil suatu kebijakan untuk memajukan sektor pertanian menjadi unggul serta merupakan solusi bagi para pencari kerja maupun masyarakat yang telah diputus kontrak kerjanya. Seperti menciptakan lapangan usaha baru di sektor pertanian dengan membuat urban farming. Selain itu juga memberikan berbagai subsidi untuk memperlancar jalannya kegiatan pertanian.
Subsidi pupuk telah digelontorkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya peningkatan kuantitas sektor pertanian. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing masing harga Rp 2.250 ,00 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300,00 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.000 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao. Pastinya banyak pertimbangan pemerintah memberikan bantuan subsidi pupuk yaitu dengan membandingkan luas tanam, jumlah petani, jenis tanaman, dan masih banyak lainnya yang semuanya harus berdasarkan dengan data yang teraktual.
Kinerja pada sektor pertanian harus dijaga dengan ketat agar dapat terus berproduksi serta berkontribusi untuk kemajuan perekonomian Indoneisa. Maka dari itu, diperlukan data dan informasi statistik yang lengkap dan akurat. Kebutuhan data akan ketersediaan data pertanian yang lengkap dan komprehensif di level regional maupun nasional sangat dibutuhkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengadakan “Sensus Pertanian 2023 Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani” yang telah berstandar internasional mengacu pada program FAO. Sensus Pertanian merupakan kegiatan usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa, dan evaluasi data tentang jumlah dan sifat –sifat ekonomi petani atau perusahaan pertanian di Indonesia.
Kegiatan Sensus Pertanian 2023 dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang memiliki akhiran 3. BPS telah melakukan sebanyak enam kali Sensus Pertanian mulai dari tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, dan 2013. Sensus Pertanian 2023 akan menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Selain itu, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini serta nantinya sebagai kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.
Beberapa komoditas pertanian akan dicatat seperti, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Semuanya akan dicatat secara menyeluruh tanpa terkecuali. Sedangkan apa saja data yang akan dihasilkan dari Sensus Pertanian 2023? Data Pokok Pertanian Nasional yang akan diperoleh yaitu dengan dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di Sektor Pertanian, seperti Urban farmin, perhutanan sosial, petani milenial, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga akan memperoleh informasi mengenai Petani Gurem di Indonesia yaitu petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.
Data yang didapatkan akan dilakukan melalui pencacahan lengkap pada bulan Juni 2023. Maka dari itu , Nantikan Sensus Pertanian 2023. Mari kita sukseskan bersama Sensus Pertanian 2023 untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. (Regina)