.png)
 |
| Bangkalan Geger, S Diduga Kasipem Merangkap Pj Kades Lakukan VC Tak Senonoh |
BANGKALAN I JATIMSATUNEWS.COM: Viral beredar video tak senonoh seorang laki-laki video call dengan wanita tanpa busana sedang "swalaku" memuaskan hasrat. Sang lelaki diduga pejabat publik desa Tanah merah tidak saja menjadi penonton namun juga melakukan hal tak senonoh terhadap dirinya sendiri di hadapan wanita tadi.
Belum diketahui siapa yang merekam aksi dua orang berjenis kelamin berbeda itu video beredar luas dalam tempo sekejap. Menjadi bahan gunjingan ketidak pantasan adegan tersebut dilakukan, apalagi sampai viral mengingat pelaku laki laki adalah pejabat, tokoh publik yang harusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat.
Didapat informasi bahwa diduga si lelaki adalah KasiPem, Kepala Seksi Pemerintahan berstatus ASN, Aparatur Negara yang juga menjabat sebagai PJ Kades di Tanah Merah Bangkalan Madura.
Beredarnya video itu sontak membuat masyarakat Tanah Merah geram, hal yang tak pantas dilakukan oleh orang yang harusnya menjadi teladan. Contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya.
"Sungguh tidak pantas dilakukan pejabat. Apalagi sekarang bulan suci Ramadhan. Lepas dari hanya video call, harusnya dia bisa menahan hawa nafsunya," ungkap MS, Tokoh Masyarakat Bangkalan menanggapi video yang bikin gempar itu.
Sementara itu MJ tokoh masyarakat Tanah Merah lebih keras lagi tanggapannya. Menurutnya oknum PJ Kades tersebut sudah tidak layak lagi jadi ASN, apalagi di Tanah Merah yang mayoritas penduduknya muslim taat.
"Kades PJ itu Harus dicopot dari jabatannya. Orang seperti dia tidak pantas jadi pemimpin masyarakat tanah merah yang sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam. PJ Kades itu pejabat bejat, pecat dia," ujar MJ geram.
Lepas dari siapa yang merekam dan bagaimana video itu bisa beredar MJ tetap pada pendirian pelaku di dalam video harus dapat ganjaran hukuman seperti Aril dulu yang kena pasal IT pornografi.
"Video itu jelas-jelas pornografi. Saya harap pelaku ditangkap. Juga yang mengedarkan, itu bisa merusak moral bangsa, tidak pantas dilakukan bahkan meskipun oleh rakyat jelata, apalagi pejabat publik," imbuh MJ
Ans
