.png)
MALANG I JATIMSATUNEWS.COM: Sekitar 80 orang guru pendifikan Agama Islam dari jenjang SDdan SMP mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan KKGPAI kabupaten Malang pada Kamis, 10/11/2022
Program PPPK menjadi permasalahan yang diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat antara KKGPAI, Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Malang dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang.
Mengawali diselenggarakannya acara Wakil DPRD Kabupaten Malang Misikat dan Komisi 4 memberi kesempatan pada peserta menyampaikan suaranya.
Nurkholis, Guru Agama SDN 2 Gajahrejo menyebut banjir air mata memenuhi guru agama yang tak diterima PPPK.
"Mohon bantuan DPRD mendesak pihak berwenang mengusulkan formasi untuk gpai 2023 yamg totalnya hanya 761, dan hanya 7 kuota PPPK. 5 SD, 2 SMP," ungkap Nur Kholis.
Selanjutnya Dewan Miskat yang bertindak sekaligus sebagai moderator melimpahkan mikrophon kepada pejabat aparat untuk menjelaskan duduk perkara.
Kepala BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Nurman menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusulkan akan tetapi kewenangan melekat pada pusat.
"PPPK kewenangan melekat pada pusat. Kewenangan yang membatasi kami. Bukan kami mencari kambing hitam. Kenyataannya demikian, bukan hanya untuk guru. Kami juga lakukan untuk yang lain. Mengusulkan, " ungkap Nyaman seraya memaparkan dalam bentuk slide di layar jumlah kebutuhan dan usulan yang diajukan.
Usai Nurman menjelaskan, Guru Agama yang lain menanggapi pemaparan.
"Terkait paparan yang disampaikan BKPSDM, sepertinya Pemerintah Daerah telah mengusulkan Kuota ASN P3K Kepada Pemerintah Daerah. Namun Dari berita-berita yang beredar. KEMENDIKBUDRISTEK, MENPAN seringkali menghimbau kepada pemerintah Daerah untuk mengusulkan. Karenakan anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadinya, kami merasa di pingpong. Mana dari pemerintah ini yang bisa kami jadi pedoman," cetus bambang.
Mendapatkan jawaban tangkas dari Nurman bahwa pihaknya tak henti mengusulkan, pada penutup penjelasan menyampaikan akan terus memperjuangkan usulan tersebut.
Sementara pada kesempatan yang samaitu dari jajaran Kemenag yang turut duduk satu meja dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Rosita juga menyampaikan data usulan. Kepala PAIS Rosidi ada 572 gpai yang belum PPG.
"Kami juga ingin supaya bisa para GPAI tersebut bisa PPG," tutur Ka Pais Kemenag Kabupaten Malang.
Menanggapi kenyataan tersebut Wakil Ketua DPRD miskawi langsung memberikan perintah untuk mendata ulang dan mengajukan usulan lagi.
"Kami bersama komisi 4 akan mengawal apa yang akan dilakukan pemerintah daerah. Kita sadar bahwa tahun ini sulit, tapi tidak ada salahnya 2023 diajukan lagi. Komisi 4 ingin selalu mendapatkan Laporan kalau 2023 belum tercover kita upayakan terus," cetus Miskawi.
Foto bersama mengakhiri acara yang berlangsung hingga pukul 13.00.
