"Ya, betul tour of duty and tour area, mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo melalui, Senin 10/10.
Jabatan Kapolda Jatim kini dijabat oleh Irjen Teddy Minahasa Putra. Sebelumnya, Teddy menjabat Kapolda Sumatera Barat juga pernah menjadi pernah menjabat sebagai Kapolres Malang Kota pada 2011 serta Karopaminal Divpropam Polri pada 2017.Sementara itu, Kapolda Sumbar bakal diisi oleh Irjen Rusdi Hartono. Sebelumnya, Rusdi menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.
Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak agar Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dicopot dari jabatannya. Nico dinilai harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memandang hal itu diperlukan karena Nico memegang kewenangan pengamanan tertinggi di wilayah Jawa Timur.
"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut," ujarnya.
Berbagai pihak mendesak agar Kapolda Jatim dicopot, sebagai buntut banyaknya korban saat tragedi Kanjuruhan. Salah satunya disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bicara soal investigasi.
Menurutnya masih perlu dilakukan investigasi lebih mendalam untuk mencari tahu, apakah memang ada kesalahan yang nantinya mengarah kepada Nico terkait tragedi Kanjuruhan atau tidak.
"Investigasi lapangan yang menghasilkan apa. Temuan lapangannya menunjukkan apa. Itu kan dibentuk tim. Sama seperti kemarin tim Sambo, yang terlibat siapa saja," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pada 4/10/2022.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan harus segera ada pihak yang bertanggung jawab. Salah satunya, ialah Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.
Fadli memandang wajar apabila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian mencopot Nico. Fadli justru menyarankan hal itu segera dilakukan, sebagaimana desakan banyak pihak.
"Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat sih kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga," ujar Fadli di Kompleks Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta, 5/10/2022 lalu.