JATIMSATUNEWS.COM: Sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lima hari lalu memicu terjadinya aksi penolakan di berbagai daerah. Aksi unjuk rasa datang dari aliansi mahasiswa, masyarakat atau buruh.
Aksi penolakan pun datang dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Madiun. Sejumlah mahasiswa dari PC. PMII Madiun lakukan penyampaian aspirasi terkait kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja No. 97 Kecamatan Taman Kota Madiun, Rabu (7/9/2022).
Sejumlah Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Madiun bergerak dari titik kumpul bundaran Taman Serayu Madiun menuju kantor DPRD sejauh 100 meter. Sambil berorasi, mahasiswa membawa bendera
Merah Putih, bendera PMII Madiun dan poster berisi kecaman sebagai aksi protes.
Setelah selesai berorasi di depan kantor DPRD Kota Madiun, mahasiswa diterima Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. ARMAYA untuk audensi di ruang badan musyawarah.
Empat tuntutan aksi mahasiswa PMII Madiun terkait kenaikan harga BBM dibacakan Ketua PC. PMII Madiun, Intan Fatmawati, M.Pd., yaitu:
Pertama, menolak secara tegas terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan bantuan sosial dan BBM bersubsidi tepat sasaran. Ketiga, mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan ekonomi guna menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan upah minimum regional (UMR). Kempat, mendesak pemerintah untuk serius dan bersungguh-sungguh memberantas mafia-mafia BBM.
Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, DPRD. H. Armaya mengatakan, akan meneruskan aspirasi para mahasiswa sampai ke DPR RI.
Bukti pengiriman tembusannya nanti saya kirim ke PC PMII Madiun.
Terkait keamanan di sejumlah SPBU, personil TNI dan Polri bertugas mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran.
“Saat ini masing-masing SPBU di wilayah hukum Polres Madiun Kota dijaga oleh sejumlah personil TNI maupun Polri,” ujar Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono kepada awak media.
“Kapolres juga telah membentuk tim khusus bertugas mengawasi penyaluran hingga pendistribusian. Jika ditemukan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka. kami akan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambah AKBP Suryono. (Hms)
