Mereka melakukan aksi jalan kaki dengan mengenakan kaos berwarna putih yang bertuliskan "Korban Erupsi Semeru Menuntut Keadilan".
Berbagai media meliput aksi jalan kaki korban erupsi ini.
"Ini semua berawal dari oknum penambang yang sudah lama membuat tanggul liar sebelum erupsi terjadi" Ungkap si korban.
Selain membuat tanggul, lanjut Nur Kholik, oknum penambang tersebut juga membangun kantor di tengah aliran DAS.
"Kami sebenarnya sudah lama menuntut masalah ini, bahkan sebelum erupsi terjadi. Kami sudah mengadu kepada Kepala Desa, Polsek, Polres, dan Bupati Cak Thoriq saat itu, namun tidak ada tanggapan yang serius, terakhir kami datang ke DPRD, kami hanya dijanjikan akan dibuatkan panitia khusus, namun sampai saat ini tidak ada. Pelanggaran oknum penambang ini diduga sudah lama melakukan pelanggaran, namun terkesan dibiarkan oleh pihak yang berwenang."
"Karena kami tidak direspon dengan serius, dan dikira ini adalah guyonan, maka kami benar-benar ingin mencari keadilan ke bapak Presiden."
Dikutip dari kanal Youtube AAGP, salah satu tokoh GMPK Lumajang juga memberikan komentar, bahwa DPRD Lumajang terkesan tidak bisa mewakili keluhan warga yang sangat membutuhkannya.
"DPR jangan hanya sibuk ngurusi Jasmas dan proyeknya sendiri-sendiri" Ungkap salh satu tokoh GMPK Lumajang"
Dia juga mempertanyakan, apakah perwakilan Dewan tidak punya akses ke pusat, apakah melalui partainya tidak punya akses, kemana partai besar yang di Lumajang ini?
Pangat juga mengungkapkan, bahwa dirinya sempat di ancam akan ditabrak lari, "kami ditelpon oleh teman, katanya mau ditabrak lari, dan kami disuruh hati-hati. Kami pun sempat menepi dan istirahat" .
Setelah tiba di Istana Negara, warga Desa Sumber Wuluh yang rumahnya sempat tertimbun pasir Semeru tersebut, berharap dapat diterima Presiden Joko Widodo.
"Lebih baik saya jalan kaki langsung ke Presiden. Nanti ketemu Presiden, semoga Presiden mendengarkan aspirasi kami," ujar Pangat yang menargetkan sampai di Jakarta enam hari kemudian.
