Karena pentingnya kasus yang harus segera ditangani, dalam acara Penyerahan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Pasuruan yang diadakan di pendopo Pasuruan, sesudahnya diadakan rapat koordinasi penanganan PMK kabupaten Pasuruan.
Acara yang diadakan pada hari Selasa, 28 Juni 2022 pukul 19.00 WIB ini dihadiri oleh institusi terkait, seperti jajaran BPBD, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kesbangpol dan lainnya.
Bupati Pasuruan, H. M. Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. dalam sambutannya menyatakan bahwa sesuai arahan dari pemerintah pusat, penanganan PMK dilakukan sebagaiman penanganan covid. Ada Gugus Tugas Penanganan PMK yang bertanggungjawab jawab dalam pelaksanaan penanggulangan PMK.
Gus Irsyad, begitu Beliau biasa disapa, lebih lanjut menjelaskan bahwa ada 2 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan PMK. Yaitu yang terkait dengan vaksinasi hewan ternak.
Pertama, pelaksanaan vaksinasi hewan ternak terkendala oleh paradigma atau pemahaman masyarakat yang salah. Mereka lebih memilih untuk menjual murah atau memotong paksa hewannya yang terjangkit PMK. Padahal vaksin yang sudah diterima sebanyak lebih dari 89 ribu vaksin, tapi semua belum terdistribusi dengan baik.
Kedua, terbatasnya vaksinator atau petugas vaksin. Dalam hal ini validasi data hewan penerima vaksin diperlukan untuk mengantisipasi jumlah petugas yang akan diterjunkan.
Menjawab kendala yang disampaikan oleh Gus Irsyad, Diana Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa keterbatasan tenaga vaksinator dan luasan wilayah menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Pasuruan.
"Idealnya tiap kecamatan minimal ada 1 dokter hewan, sementara kabupaten Pasuruan hanya memiliki 6 dokter hewan saja, jadi kurang 18 dokter hewan yang dibutuhkan," paparnya.
Keterbatasan petugas vaksin sudah diantisipasi dengan meminta bantuan kepada universitas, yaitu dari fakultas kedokteran Universitas Brawijaya, Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Airlanggga. Selain itu juga meminta tenaga bantuan dari wilayah II Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Lebih lanjut Beliau menjelaskan karena secara etika profesi tidak semua bisa melakukan vaksinasi, maka dokter hewan ini akan dibantu oleh tenaga paramedis yang telah dilatih sebagai vaksinator dan pelaksanaan vaksin.
Pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada sapi perah terlebih dahulu, yaitu yang ada di Tutur, Lekok dan Purwodadi.
Khusus sapi perah, pelaksanaan vaksin akan dibantu oleh pihak koperasi dan pengawasan langsung dari dinas peternakan. Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan kepada sapi potong.
"Vaksinasi ini merupakan sebuah gerakan, maka ini membutuhkan sinergi semua jajaran, jadi harus merupakan gerakan bersama-sama," himbau Bupati yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2022 ini.
Zain/Lee
