.png)
NASIONAL I JATIMSATUNEWS.COM: Tindakan Kejagung, Kejaksaan Agung yang telah menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng membuat seorang Wakil Ketua Komisi III DPR angkat bicara.
Ahmad Sahroni, sang wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengapresiasi tinggi kinerja Kejagung. Dalam pandangannya tindakan Kejagung membuka tabir kelangkaan dan kemahalan minyak goreng di masyarakat sehingga terang benderang.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang terang benderang membuka siapa pihak di balik kelangkaan dan kemahalan minyak goreng yang belakangan ini terjadi," tutur Sahroni kepada wartawan, Selasa,19/4/2022.
Sebagaimana diketahui empat tersangka hari ini telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana alias IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS berinisial PTS.
Dalam penjelasannya lelaki yang biasa dipanggil Sahroni itu merasa miris seorang dirjen kementerian menjadi tersangka dalam kasus ini. Untuk itu dia tanpa sungkan menyebut si dirjen dan tersangka lainnya sebagai mafia.
"Sangat menyedihkan dan membuat miris, karena ternyata pelakunya adalah orang di Kementerian Perdagangan itu sendiri yang tindakannya justru merugikan rakyat. Mereka adalah mafia dan oknum yang sebenarnya. Karenanya kami mengapresiasi keberanian dari Kejagung untuk mengungkap kasus ini," papar Wakil Rakyat daerah pemilihan Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat ini.
Dalam hal ini Sahroni juga menyebut pengungkapan kasus ini sebagai peringatan bagi pihak yang berniat macam-macam atas hajat hidup orang banyak. Dia berharap pengungkapan kasus ini bisa menurunkan harga minyak goreng.
"Kini, kita jadi tahu siapa saja mafia minyak goreng yang sangat merugikan rakyat. Semoga ini menjadi peringatan buat mafia lainnya supaya buru-buru bertaubat, dan semoga harga minyak goreng bisa segera kembali normal," lanjut sang Wakil Ketua Komisi III DPR.
