Adanya temuan tentang penyaluran BPNT atau sembako di Kabupaten Sampang, yang semua bantuan tersebut melalui rekening masing-masing KPM, kini Kemensos merelokasi bantuan non tunai berupa selembaran kertas bercode yang melibatkan langsung PT. Pos Indonesia.
Barcode tersebut bisa di tukar dengan melalui Pos dengan nominal sebesar 600.000.00 per-KPM periode Januari, Februari dan Maret tahun 2022 yang kian menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Di duga kuat beredarnya informasi bahwa ada kesepakatan oknum pejabat desa dengan pihak Pos untuk melakukan praktek yang bertentangan dengan Peraturan dan Undang-undang yang telah disebutkan,
PC PMII Sampang menilai bahwa Pemkab dan DPR yang memiliki kewenangan integritas dan otoritas dalam menangani kasus ini yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif.
"Kami meminta kepada menteri sosial untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang di mana bahwa Kabupaten Sampang darurat mafia bansos."
Para pelaku aksi meminta Menteri Sosial Risma untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang supaya tahu bagaimana di bawah bermaen maen dengan bansos.
” Kami berharap ibu Mentri mengetahui dan agar segera memberi tindakan kepada oknum petugas tersebut. Seyogyanya Ibu Mentri mengetahui bahwa di Kabupaten Sampang ada mafia bansos, dan sangat merugikan rakyat," tutur salah satu peserta aksi.
Perlu diketahui saat PC PMII Sampang meminta Bupati ataupun wakil bupati untuk menemui mereka namun tidak ada tanggapan atau tidak di temui oleh keduanya, para pelaku aksipun kecewa, lalu melanjutkan aksinya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat.
Sesampainya di depan Kantor Perwakilan Rakyat sempat terjadi aksi saling dorong antara pengujuk rasa dengan aparat keamanan karena Ketua Dewan pun enggan menemuinya,
Selang beberapa waktu kemudian para Anggota dewan dari beberapa politisi datang menemui guna mendengarkan dan menindaklanjuti apa yang di sampaikan para pendemo.
Fauzan Adima, Wakil ketua sangat merespon apa yang di tuntutkan PC PMII Sampang dan berjanji akan segera turun langsung ke masyarakat.
"saya berterimakasih kepada rekan-rekan atas kesempatan ini, saya menerima segala keluhan atau Aspirasi dari rekan-rekan terkait penyimpangan bantuan bansos yang banyak di keluhkan masyarakat dan kami akan melakukan penindakan, saya mau minta waktu buat rekan-rekan PMII selama 7 hari dari sekarang," tegas Wakil Ketua itu.
Korlap aksi sangat kecewa,"saya merasa kecewa tadi di pemkab tak ada yang keluar menemui. Padahal kami mau menyampaikan apa yang yang menjadi keluhan masyarakat Sampang di bawah. Kami memiliki data dari 4 kecamatan mulai dari foto dan video terkait aduan masyarakat, tapi kenapa kita di biarkan begitu saja,"cetusnya.
"Kami juga punya bukti-bukti mas, yang mana ada akuan kesepakatan antara ketua AKD dengan pimpinan, namun siapa itu pimpinannya saya juga tidak faham mas. Tapi setau kami sebelum ada penyaluran tim POS Indonesia selaku penyalur Bansos silaturahim kepada petinggi Pemkab kabupaten Sampang ," tegas Deko Ke media
Selanjutnya dia memaparkan,"saya menangis bukan karena apa mas. Saya merasa tidak berhasil menyampaikan apa yang dikeluhkan masyarakat terhadap sahabat-sahabat PMII. Jadi saya harap Ibu Risma Segera turun ke Kabupaten Sampang untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika aksi ini gagal PMII akan adakan aksi lebih besar lagi karena teman-teman PMII Kabupaten Sampang berkomitmen tinggi, Ketum juga menginstruksi pada kami untuk tuntaskan aksi ini, jadi bakal ada aksi selanjutnya," tutup korlap PMII.
Fachry
