.png)
Acara dihadiri oleh ketua dan beberapa anggota DPRD kabupaten Pasuruan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang dihadiri Munif Triatmoko (Camat Kraton), Teguh AV (Kapolsek Kraton) dan Sutiyono(Danramil Kraton), Tim Musrenbang kabupaten Pasuruan, Kepala UPT Puskesmas Kraton, Kepala KUA Kecamatan Kraton, para Kepala Desa, para Ketua BPD dan para Ketua TP PKK dari desa se-kecamatan Kraton.
Dengan semangat tidak hanya datang, mendengar dan menyerap tetapi juga mengawal aspirasi masyarakat melalui perumusan Musrenbang, para wakil rakyat di DPRD kabupaten Pasuruan datang menghadiri acara yang diadakan di kantor pemerintahan kecamatan Kraton ini.
Mereka adalah Ketua DPRD Kab pasuruan H. M. Sudiono Fauzan, serta anggota dewan lain H.M. Shobih Asrori, H. Masyhuda, Muhammad Zaini, Zakaria, Hatta Rifki dan Mahdi Haris.
Sejalan dengan visi misi kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 : menuju kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing, Musrenbang kali ini mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan."
Dalam pidatonya, M. Zaini berharap desa tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi kreatifitas perekonomian juga harus dikembangkan.
"Dengan begitu, desa bisa mandiri secara ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia terwujud, lapangan pekerjaan tercipta, kesejahteraan masyarakat dan maslahat umat tercapai. Contohnya Semare, Kafe Laut kemandirian desa dari hasil penggalian dan pengembangan potensi yang dimiliki melalui bumdes," cetus Muhammad Zaini.
Terkait dengan prioritas pembangunan di kecamatan Kraton untuk Musrenbang periode 2018-2023 ini, Ning Fais, salah satu anggota DPRD yang ikut hadir, mengatakan tentang Superioritas.
"Super prioritas di infrastruktur dan peningkatan ekonomi, baik itu ekonomi kreatif atau ekonomi yg berdaya saing," cetusnya.
Dasar diadakannya Musrenbang adalah UU no 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Permendagri no 114 tahun 2014 lebih jauh menjabarkan pelaksanaan Musrenbang melalui pendekatan bottom up planning, yakni menerima usulan dari masyarakat. Terkait hal-hal yang bersifat strategis melalui pemangku kepentingan yang ada dalam suatu musyawarah untuk kemudian disepakati bersama.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dengan Musrenbang, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak hanya menjadi jargon omong kosong di negeri demokrasi kita tercinta, Indonesia. Pelaksanaan Musrenbang merupakan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dimana masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan kebijakan publik.
Lee/Zain
