BLITAR I JATIMSATUNEWS.COM: Menanggapi terbitnya link yang harus diisi pelaku UMKM indonesia untuk bisa mendapatkan bantuan Berupa Biaya Sertifikat dan Izin Edar, Kang Aziz Ketua PPP Kabupaten Blitar minta pemerintah membentuk layanan satu atap plus.
" Satu atap. Mulai Layanan konsultasi kemasan, perijinan, uji mutu, laboratorium sehingga seluruh kebutuhan pemenuhan standar bisa di satu atap Perlu disederhanakan. Termasuk kebutuhan akan bahan baku produsen bagi pelaku UKM, penyediaan modal hingga menghubungkan dengan buyer," tutur Kang Aziz yang juga ketua LPNU Kabupaten Blitar ini.
Lebih lanjut tentang pola dukungan terhadap pelaku umkm ini Kang Aziz meminta agar pemerintah support penuh sehingga umkm bisa kembali bangkit saat dihantam badai pandemi yang masih belum berakhir ini.
"Ya di satu atap itu. Buat tempat layanan untuk pelaku umkm. Hadirkan seluruh dinas di sana, sehingga energi pelaku umkm tidak habis untuk mengurus hal-hal yang mestinya bisa disederhanakan, baik online maupun offline. Dukung mereka sebagai pilar kebangkitan perekonomian bangsa Indonesia," lanjutnya.
Gathering pelaku usaha Komunitas TDA, Komunitas Tangan di Atas Blitar Raya
Menurutnya hal ini memang memerlukan kerja keras, akan tetapi dengan konsep satu atap minimal masalah-masalah yang menghambat umkm maju bisa lebih mudah diselesaikan.
Bahkan dia juga menyarankan booth khusus layanan advokasi di tempat satu atap itu. Untuk memberi pengetahuan, membela bila ada pelaku umkm yang tersandung kasus hukum dikarenakan produk usahanya.
" Jangan lagi ada pemanggilan pelaku ukm oleh aparat. Ini akan menimbulkan trauma. Seharusnya, pemerintah terus memberikan layanan informasi aneka perizinan yang detail kepada pelaku UkM," lanjut politisi partai PPP yang disebutnya sebagai partainya santri, partainya perempuan, partainya UKM serta partainya petani itu menutup wawancara khusus Senin pagi, 20/12/2021
Ans