JAKARTA I JATIMSATUNEWS.COM: Penghargaan Pemimpin Perubahan telah diterima Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menganugerahkan penghargaan “Pemimpin Perubahan” kepada sejumlah pejabat publik.
Penghargaan "Pemimpin Perubahan" dari Kementerian PAN-RB ini didasarkan pada pemimpin di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan zona integritas secara masif di lingkungan instansinya. “Pemimpin Perubahan” juga didasari dorongan untuk menggelorakan semangat perubahan.
Sejumlah sosok yang menerima gelar “Pemimpin Perubahan” adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Sigit Listyo Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, Kepala BPS Margo Yuwono, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono, Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.
Saat dihubungi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, apresiasi dari pemerintah pusat tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dijawab dengan kinerja yang lebih baik lagi ke depan.
“Tentu penghargaan bukan hal yang utama, tetapi ini menjadi sinyal bahwa Sidoarjo terus berbenah. Kita mencoba move on, bertransformasi, dengan pelayanan yang lebih cepat dan tulus, dan tentu saja semua dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang bersih dan akuntabel,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2021).
Meski belum segenap setahun menjabat, lanjut Muhdlor, pihaknya terus berupaya mengakselerasi berbagai program. Misalnya, frontage road yang selama bertahun-tahun tidak tereksekusi, kini mulai berjalan. RSUD Sidoarjo Barat pun sudah dituntaskan secara fisik dan siap dioperasikan pada awal 2022. Puluhan ruas jalan juga dibetonisasi.
Dari sisi pembenahan birokrasi, Bupati Muhdlor mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan layanan, terutama dalam memperbaiki alur birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meski demikian, dia menyadari bahwa belum semuanya bisa pada tahap yang ideal.
”Masih banyak pekerjaan rumah. Tapi yang jelas kita kita ini harus 'mesra'. Kita terapkan filosofi ’mesra’. Melayani masyarakat dengan sukarela. Jangan ada lagi birokrasi di Sidoarjo yang diminta tolong masyarakat malah marah marah, malah cari cara untuk pungli. Sudah bukan zamannya,” ujar Gus Muhdlor, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Sidoarjo juga mendapatkan sejumlah penghargaan dari Kementerian PAN-RB. Yaitu dua unit kerja mendapatkan penghargaan Zona Integritas Menuju WBBM yang diraih RSUD Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono, serta satu unit kerja berhasil memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju WBK yang diraih Dispendukcapil Sidoarjo.
WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Adapun WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Tidak berhenti sampai di situ, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. (hasan)
Foto: Humas Pemprov Jatim, Humas Pemkot Surabaya, Kominfo Sidoarjo